Pijar Bali – Denpasar, Efesiensi anggaran dari Pemerintah Pusat berdampak pada terhambatnya proyek infrastruktur di beberapa daerah kabupaten di Bali.
Tahun ini anggaran Kabupaten Buleleng terpotong 25 milyar dari dana transfer DAU dan DAK. Sehingga dapat berakibat pekerjaan infrastuktur sarana dan prasarana fisik akan berkurang.
Di Jembrana, pemotongan anggaran mencapai nilai 28 Milyar. Hal ini menyebabkan Pemkab Jembrana harus mensiasati ulang APBD dengan melakukan redocusinh anggaran dan pembatalan sejumlah proyek diantaranya pemeliharaan jalan dan jembatan.
Sebagai daerah tujuan wisata dunia, Bali semestinya memiliki porsi khusus dalam pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur sarana dan prasarana. Karena hal ini sangat erat kaitannya dengan kenyamanan wisatawan.
“Jika wisatawan nyaman, tentu mereka akan lebih betah di Bali. Sebaliknya jika tidak nyaman, reputasi Bali sebagai tempat wisata akan menjadi buruk, dan tidak tertutup kemungkinan wisatawan mengalihkan liburannya ke destinasi lainnya,”papar Parasian Sigalingging, Wakil ketua III Partai Buruh Exco Provinsi Bali.
Ditemui saat akan berangkat mengikuti Rakernas Partai Buruh 2025 (15/02/2025) dirinya mengaku khawatir bila ini terjadi, maka dampaknya akan mengurangi pendapatan devisa negara.
“Karena itu semestinya pemerintah pusat tetap memprioritaskan Bali dalam penganggaran. Tidak akan rugi membiayai pembangunan di Bali, karena pengembalian hasil dari pariwisata akan cepat dan jauh lebih besar dari yang dikeluarkan”, ucap pria asal Sumatera Utara yang akrab dengan panggilan Galing.
Namun Galing percaya pemerintah provinsi Bali dibawah kepemimpinan duet Koster-Giri telah memiliki konsep jitu untuk melangsungkan pembangunan sesuai visi misi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
“Pak Koster punya konsep blueprint pembangunan Bali 100 tahun kedepan. Dan beliau memiliki kemampuan manajemen krisis yang handal, terbukti saat pandemi covid, Bali menjadi daerah terbaik dalam penanganannya,”, tutup Galing dengan penuh keyakinan.
