Pijar Bali – Denpasar, Masyarakat terus menjerit menghadapi kelangkaan Gas Elpiji Bersubsidi dalam kemasan tabung hijau melon 3kg. Diirasakan kelangkaan terjadi sudah semenjak awal Januari 2025.
Sebelumya kelangkaan juga terjadi di pertengahan Juni 2024. Saat itu Disnaker dan Dinas ESDM Provinsi Bali menyebut kelangkaan dikarenakan dengan penambahan hampir 900 pangkalan.
“Dari 3.500 di tahun 2023 menjadi 4.400 pada tahun 2024, karena jumlah pangkalan bertambah, maka jatah yang diterima setiap pangkalan berkurang,” ujar Kepala Disnaker ESDM Bali Ida Bagus Setiawan seperti dikutio dari media online antaranews.com (6/06/2024)
Meski mengaku telah menemukan penyebab gas langka di medio 2024, namun kelangkaan gas masih berlanjut di awal tahun 2025.
Kali ini Dinas ESDM Provinsi Bali menyebut kelangkaan ini permasalahan utamanya adalah barang subsidi memiliki banyak celah dan tidak tepat sasaran, dikutip dari bali.tribunenews.com (31/01/2025).
Partai Buruh : Gas Subsidi adalah Hak warga miskin yang seharusnya dijamin Negara
Kelangkaan gas elpiji bersubsidi kini memasuki awal Bulan kedua di tahun 2025. Partai Buruh Provinsi Bali mengaku prihatin dengan kondisi ini apalagi gas bersubsidi adalah hak warga miskin yang harusnya dijamin oleh negara ketersediaannya.
“Kami prihatin, yang pertama karena yang merasakan dampaknya adalah masyarakat miskin, ibu rumah tangga dari golongan menengah ke bawah dan pengusaha UMKM. Kan di setiap tabung gas sudah ada keterangan peruntukan gas subsidi”, ungkap Sekretaris Partai Buruh Bali, TD Yuanpriana Sukariadha saat ditemui Sabtu (01/02/2025).
“Kedua keprihatinan kami adalah kelangkaan ini telah terjadi berulang kali. Pejabat terkait seolah hanya membuat pernyataan seolah masalah ini akan segera teratasi, kenyataannya tidak. Maka jangan salahkan masyarakat jika mulai ada ungkapan tetaplah menjabat walau tak berguna“, lanjut Yuan.
Pejabat Terkait Musti Turun Ke Lapangan
Menurut Yuanpriana yang menjalani profesi sebagai seorang advokat, mustinya pejabat terkait dari Dinas ESDM, Disperindag maupun Pertamina turun langsung ke lapangan guna mengecek kenapa masalah kelangkaan dapat terjadi untuk menemukan solusinya.
“Solusinya harus bisa menjawab permasalahan yang terjadi saat ini dan mengantisipasi agar tidak timbul masalah yang sama di kemudian hari”, papar Yuan.
Pria asal Buleleng ini menyebut bisa saja ada mafia penimbun gas, atau maraknya usaha laundry yang membutuhkan gas baik untuk mesin pengering dan setrika uap, atau masalah distribusi.
“Temukan masalahnya dan tentukan solusinya, jangan ada yang ditutupi. Kalau ada mafia penimbun gas, segera diungkap”, tegas Yuanpriana.
Yuan mengaku jika Partai Buruh Bali telah banyak menerima keluhan pengusaha UMKM dan ibu rumah tangga.
“Tim litbang kami tengah bekerja, kami akan usulkan kepada Gubernur Bali kemungkinan untuk membangun jaringan gas bermeteran seperti jaringan PDAM, sehingga subsidi gas dapat tepat sasaran dengan perbedaan harga untuk pelanggan rumah tangga dan komersil. Selain dengan cara ini dapat memotong biaya distribusi”, tutup Yuanpriana.
